DPRD Sepakati Ranperda
Perubahan APBD Tabanan Tahun 2013
Tiga fraksi di DPRD Tabanan menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun 2013 diajukan ke Gubernur Bali untuk dievaluasi. Demikian terungkap ketika 27 anggota dewan menggelar sidang paripurna, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 di Gedung DPRD Kabupaten Tabanan. Hadir dalam sidang paripurna Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya dan SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran, sikap dan Keputusan DPRD Kabupaten Tabanan.
Berbagai catatan dilontarkan ketiga fraksi di DPRD Tabanan demi menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2013. Diantara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan, bahwa terkait tentang pendapatan dan belanja daerah yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 38.089 milyar lebih yang akan ditutupi dari pembiayaan netto SILPA tahun 2012, Ketua Fraksi PDI Perjangan I Made Dirga meminta kepada Bupati dan jajarannya untuk lebih inovatif dan produktif dalam menggali potensi yang ada. “untuk meningkatkan pendapatan daerah” Saya harapkan kepada Bupati dan jajarannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah “Ungkapnya.”
Terkait tentang pembangunan infrastuktur, Dirga menyatakan apa yang sudah dirancang hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga secara kualitas maupun kuantitas pembangunan infrastuktur dapat dipertanggungjawabkan. Dirga juga berharap pembangunan infrastuktur harus didukung dengan penataan drainase yang baik.
Untuk sektor pendidikan Dirga mengatakan alokasi anggaran untuk yang satu ini lebih besar daripada sektor lainnya untuk mendukung program nasional wajib belajar 12 tahun “kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten mempersatukan profesionalisme dari tenaga pendidik, serta penempatan tenaga pendidik harus dilakukan secara merata “harapnya”.
Sementara di sektor pertanian yang menjadi icon Tabanan sebagai Lumbung Beras dan Pangannya Bali harus dijaga dengan membatasi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan yang saat ini sudah tidak terkendali lagi, oleh sebab itu pemberian izin-izin perumahan harus di perketat dengan kajian yang benar-benar mendalam dan menyeluruh.
Melalui kesempatan tersebut Fraksi PDI Perjuangan menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa salah satu pejalan kaki di Tabanan yang menjadi korban. untuk itu Dirga meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk perawatan atau perbaikan Drainase dan Trotoar diprioritaskan. Keprihatinan juga diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat Ketut Yoga Bagi Asmara. Menurutnya indahnya Kota Tabanan penting didukung dengan berbagai perbaikan Infrastuktur, usulnya perbaikan trotoar sehingga tidak memakan korban kembali.
Sementara Fraksi Partai Golkar yang diketuai oleh Ni Made Meliani menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan dalam rancangan APBD perubahan tahun 2013 sebaiknya diarahkan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. ”Saya harapkan kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam meningkatkan pendapatan dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2013, Harapnya”.
