Pansus VI Pendapatan Daerah dan Aset DPRD Tabanan kembali menggelar rapat untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD), dengan meminta data mengenai pendapatan di DTW Tanah Lot, Kamis (27/2). Ketua DPRD Tabanan I Made Dirga yang memimpin rapat mengatakan, agar tidak ada kesimpangsiuran informasi, maka Pansus VI meminta data lengkap dari Inspektorat Tabanan selaku pengawas terkait sumber pendapatan di DTW Tanah Lot. “Apa saja yang dipungut, apa saja penghasilannya. Setelah kami dapat datanya, baru lakukan pendalaman,” ujarnya. Setelah itu, lanjutnya, barulah pihaknya akan melakukan croscheck ke lapangan untuk mengetahui kondisi yang sesungguhnya. Jika ada kendala, agar dicarikan solusi, sehingga apa yang belum maksimal bisa dimaksimalkan. “Setelah itu baru gelar rapat gabungan. Kalau belum maksimal, apa rekomendasinya. Kalau ada kendala, apa solusinya,” sambungnya.
Saat ditanya apakah hal itu yang membuat kenaikan tiket masuk ke DTW Tanah Lot disebut-sebut akan ditunda? Dirga mengatakan, DPRD Tabanan juga belum menyetujui kenaikan tiket tersebut diterapkan. Pihaknya lebih ingin agar sistem yang dimaksimalkan. Sebab jika hanya kenaikan tarif saja, maka masyarakat yang dibebankan. “Jangan kenaikan tarif digunakan untuk mengelabui, maksimalkan dulu sistemnya, baru menaikkan tarif,” tegasnya. Sementara itu, Sekretaris Pansus VI, I Putu Eka Putra Nurcahyadi mengatakan, Pansus VI saat ini mencoba masuk untuk persoalan yang dihadapi DTW Tanah Lot agar bisa memaksimalkan pendapatannya. “Beberapa potensi masih harus ada evaluasi, dan kami ingin dengar langsung dari badan pengawas,” ujarnya. Terlebih, kata dia, pariwisata sangat fluktuatif sehingga pihaknya tidak ingin terpaku pada satu kondisi. Maka DTW Tanah Lot merupakan target pertama yang harus diperbaiki. “Setelah itu baru DTW lainnya, seperti DTW Ulun Danu Beratan, DTW Jatiluwih, dan lainnya,” lanjutnya. Adapun salah satu hal yang menurutnya harus ditinjau, yakni soal retribusi parkir. Selama ini apakah berbeda atau include di dalam tiket masuk.
