Pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Tabanan terus dilakukan. Komisi IV DPRD Tabanan kembali melakukan inspeksi mendadak (sidak) yang kali ini menyasar sejumlah Sekolah Dasar di Kecamatan Penebel, Rabu (4/3). Setidaknya ada dua hal yang disoroti, yakni sterilisasi tenaga kerja dapur serta kelengkapan menu makanan bagi siswa. Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, S.Pd bersama Anggota turun langsung meninjau distribusi MBG di SD Negeri 2 Jegu dan SD Negeri 3 Jegu. Kedatangan jajaran dewan ini juga mengecek proses pengolahan makanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Jegu selaku dapur pusat.
Menurut I Gusti Komang Wastana, keberhasilan program MBG tidak hanya diukur dari kandungan gizi, tetapi juga dari aspek kebersihan dan kesehatan pengelolanya. “Kami melihat sanitasi dapur sudah cukup baik. Namun yang lebih penting adalah memastikan tenaga kerja tidak terpapar penyakit menular seperti hepatitis atau penyakit lainnya,” tegasnya.
I Gusti Komang Wastana juga mempertanyakan kelengkapan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi (SLHS) bagi pengelola dapur. Sertifikat tersebut dinilai penting sebagai jaminan bahwa makanan yang diproduksi aman dikonsumsi ribuan siswa penerima manfaat. Dari hasil sidak, dapur SPPG Desa Jegu didukung 1 kepala SPPG, 1 chef, 1 ahli gizi, 8 tukang masak, 10 petugas porsi, 14 petugas cuci piring, 6 tenaga distribusi, serta 2 tenaga keamanan. Wastana menekankan peran strategis ahli gizi dalam menyesuaikan kebutuhan kalori siswa kelas rendah (1-3 SD), kelas tinggi (4-6 SD), hingga jenjang SMP.
Selain soal sterilisasi tenaga kerja, Komisi IV juga menemukan tidak adanya menu susu atau makanan kering dalam paket MBG yang dibagikan di dua sekolah tersebut. Pihak SPPG berdalih terjadi kendala dari distributor. Alasan itu langsung ditegur keras oleh I Gusti Komang Wastana. Menurutnya, kendala distribusi tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengurangi standar menu. “Kalau distributor lama tidak sanggup, cari distributor lain. Bicara 4 sehat 5 sempurna, susu itu wajib. Kalau tidak ada susu sapi, harus ada substitusi seperti susu kedelai atau kacang hijau,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Tabanan berencana memanggil seluruh pengelola SPPG yang berjumlah 31 unit di Kabupaten Tabanan untuk Rapat Kerja bagaimana membangun komitmen bersama dan memperkuat sistem pengawasan.
“Kami ingin memastikan tidak ada insiden keracunan atau makanan basi karena program ini menyangkut kesehatan anak-anak dan masa depan Generasi Emas 2045,” pungkasnya, Rabu (4/3).
