Sebagai pejabat pengontrol, DPRD Tabanan memiliki catatan khusus bagi Pemkab Tabanan selama tahun 2011 ini. Hasil evaluasinya, Pemkab diminta tak loyo dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan tahun 2012. Sebab, lemahnya kinerja Pemkab berdampak pada turunnya kredibilitas di mata publik.
Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi menegaskan, hasil evaluasi setahun ini, Pemkab kerap kali tidak tegas ketika membuat kebijakan. Bahkan, sebuah keputusan yang sudah ditetapkan dengan matang, dengan mudah diubah dalam waktu singkat. Dia mencontohkan, kasus pembagian retribusi objek wisata Tanah Lot. Semula, Pemkab memutuskan pembagian retribusi dengan adat Beraban 60 berbanding 40 persen. Begitu ada ancaman demo, dalam hitungan hari, keputusan itu dirombak total. Bahkan, Pemkab terpaksa mengalah dengan mengurangi jatahnya sebanyak 2 persen. “Seharusnya, Pemkab bisa kokoh dan tidak loyo ketika melaksanakan kebijakan. Ini menjadi perseden buruk bagi pemerintahan,” kritiknya di kantor DPRD.
Foto Ketut Suryadi : “Semula, Pemkab memutuskan pembagian retribusi dengan adat Beraban 60 berbanding 40 persen. Begitu ada ancaman demo, dalam hitungan hari, keputusan itu dirombak total. Bahkan, Pemkab terpaksa mengalah dengan mengurangi jatahnya sebanyak 2 persen. Seharusnya, Pemkab bisa kokoh dan tidak loyo ketika melaksanakan kebijakan. Ini menjadi perseden ouruk bagi pemerintahan.”
Menurut Suryadi, lemahnya kekuatan Pemkab ini tidak semata-mata karena kesalahan Bupati sebagai pimpinan tertinggi. Justru kata dia, Bupati yang menjadi korban dari tak kokohnya kinerja jajaran Pemkab. Sebab, Bupati tidak bekerja sendirian dalam menjalankan tugas, melainkan ada pejabat struktural yang ada di bawahnya. Struktur yang tidak kokoh ini kerap kali membuat pemkab lemah dalam menjalankan kebijakan. “Kami melihat adanya struktur yang lemah, sehingga masukan yang diterima oleh Bupati juga tidak kokoh,” tegas pria yang akrab dipanggil Boping ini. Karena kurang kokoh, sejumlah kebijakan akhirnya terkesan hanya mengikuti unsur politis, tanpa mempertimbangkan sistem administrasi dan dasar yuridis.
Bimbingan Teknis
Karena itu, Boping mengusulkan adanya bimbingan teknis atau diklat eselon bagi pejabat yang akan menduduki posisi strategis di pemkab. Sehingga, pemkab benar-benar kokoh ketika menjalankan kebijakan. “Jangan sampai ada kata Pemkab yang mengalah dengan kebijakan,” kritiknya lagi. Selain loyo, struktur di Pemkab juga dinilai kurang komunikatif. Akibatnya, banyak agenda yang kerap kali tertunda secara mendadak. Harapannya, di tahun 2012 mendatang, Pemkab bisa tegas dan kuat dalam menjalankan kebijakan yang sudah diputuskan.
Ketut Suryadi
Selain memberi masukan pemkab, Boping menegaskan, selama tahun 2011, pihaknya berhasil merampungkan 30 perda. Rinciannya, 24 perda pajak dan retribusi, sisanya perda non retribusi. Dari jumlah ini, masih ada 7 rancangan perda lagi yang terpaksa ditunda. Pemicunya, ada sejumlah aturan yang mengganjal pembahasan rancangan perda tersebut.
