Ketua Komisi III DPRD Bali, I Nyoman Suyasa, menegaskan proyek Tol Mengwi–Gilimanuk kini sudah menjadi kebutuhan mendesak yang tidak bisa lagi ditunda. Menurutnya, putusnya jalan utama Denpasar–Gilimanuk tepatnya di depan Pasar Bajera, Kecamatan Selemadeg, Tabanan, pada Senin (7/7/2025) sore, semakin mempertegas urgensi percepatan pembangunan tol sebagai solusi jangka panjang kemacetan dan kerusakan infrastruktur.
“Tol Mengwi–Gilimanuk itu sebenarnya harga mati, harus dilaksanakan segera. Urgen itu,” tegas Suyasa, Rabu (9/7/2025).
Politisi senior Partai Gerindra ini menilai jalur darat utama Bali bagian barat sudah terlalu sering mengalami gangguan, mulai kerusakan jalan hingga kepadatan lalu lintas, sehingga keberadaan tol dinilai sebagai langkah strategis.
“Komisi III mendorong secepatnya itu, tidak ada tunda-tundaan lagi. Harus gas pembangunan Tol Mengwi–Gilimanuk,” tegasnya lagi. Sebagai informasi, proyek tol ini terbagi dalam tiga seksi, yaitu Gilimanuk–Pekutatan, Pekutatan–Soka, dan Soka–Mengwi.
Di sisi lain, Gubernur Bali Wayan Koster mengungkapkan pembangunan Tol Mengwi–Gilimanuk masih dalam proses tender konstruksi. Ia menekankan perlunya kesepakatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, khususnya menyangkut investasi.
“Nah maunya dipercepat, tapi kan butuh kesepakatan pemerintah pusat dan daerah terkait investasinya,” ujar Koster di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Rabu (9/7).
Terkait perbaikan jalur jebol di Bajera yang ditargetkan rampung dalam tiga minggu, Suyasa menilai waktu tersebut masih realistis. “Saya setuju saja, tiga minggu itu waktu yang cepat, bukan lama. Yang penting diperbaiki cepat karena itu jalur utama sekali,” ucapnya.
Meski demikian, ia berharap proses perbaikan bisa disegerakan lantaran jalur alternatif yang dipakai sementara ini tidak semuanya kuat dilalui kendaraan bermuatan berat.
“Jalur alternatif itu kan tidak semua kuat, beda desain konstruksinya. Kalau dilewati truk-truk berat bisa berisiko, sopir pun jadi waswas,” jelasnya.
Lebih jauh, Suyasa juga menyoroti minimnya alokasi anggaran pemeliharaan jalan. Pihaknya akan mendorong di APBD Perubahan 2025 agar porsi anggaran untuk infrastruktur, khususnya pemeliharaan jalan, bisa ditingkatkan.
DPRD Bali berharap kejadian serupa menjadi pemicu keseriusan semua pihak dalam mendorong pembangunan infrastruktur jalan yang lebih berkelanjutan, termasuk pembangunan jalan tol yang lebih representatif.
“Jalur Gilimanuk sampai Denpasar itu sering bikin macet dan berbagai kejadian lain. Kalau tol itu segera dilaksanakan, ya bagus lah untuk mengurangi beban jalan nasional,” tandas Suyasa.
