Jajaran Komisi IV DPRD Tabanan melakukan rapat koordinasi dengan BPBD Tabanan untuk membahas tentang bencana alam yang melanda Tabanan beberapa hari lalu di Ruang Rapat Komisi IV DPRD Tabanan, Bali, Selasa (13/10/2020).
Dalam rapat tersebut, intinya bagaimana daerah bisa memfasilitasi perbaikan fasilitas umum atau infrastruktur yang sangat diprioritaskan. Sebab, laporan sementara ada 72 titik kejadian dengan kerugian lebih dari Rp. 7 miliar.
Namun, anggaran yang tersisa di tahun ini senilai Rp. 250 juta saja. Kepala BPBD Tabanan, I Gusti Ngurah Made Sucita mengatakan, dalam rapat koordinasi ini membahas terkait bencana yang terjadi di Tabanan, Bali.
Disampaikan bahwa ada 72 titik bencana yang terjadi, mulai air bah, jalan rusak hingga badan jalannya jebol, jembatan putus, tanah longsor, banjir, dan sebagainya. Semua terjadi di sembilan Kecamatan.
“Total laporan sementara sampai hari ada 72 titik di Tabanan akibat kejadian hujan deras 9 dan 10 Oktober lalu,” sebut Sucita usai rapat sembari menyebutkan total kerugian Rp. 7 miliar lebih.
Dia menjelaskan, pihaknya, BPBD bersama Dinas PU, dan Dinas Pendidikan juga sedang memverifikasi laporan untuk menentukan nilai kerusakan. Yang terparah adalah jembatan putus di Kecamatan Kediri dan Selemadeg Timur. Data laporan ini akan kita cek kembali supaya valid kerugian kerusakan yang ditimbulkan,” tegasnya.
Disinggung mengenai anggaran untuk perbaikan, Sucita menyebutkan tahun ini anggaran bansos dana tak terencana dari APBD Tabanan senilai Rp. 1.9 miliar. Dari total anggaran tahun ini tersebut, hanya tersisa anggaran Rp. 250 juta karena sudah diperuntukan untuk penanganan dan membantu warga yang terdampak bencana sebelum bulan Oktober. Sehingga, sisa anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk perbaikan terdampak bencana yang prioritas.
“Kurang lebih masih Rp. 250 juta untuk bansos tak terencana itu. Sisa anggaran tersebut nantinya untuk mengcover laporan sebelumnya. Tapi untuk kejadian beberapa hari lalu tersebut akan diusulkan ke pimpinan dulu, kita usahakan perbaikan yang prioritas dulu sesuai anggaran. Kalau tidak bisa tahun ini ya tahun depan. Hal ini (tertunda) sudah tiap tahun terjadi jika sudah kejadiannya akhir tahun,” jelasnya.
Selain mengusulkan ke pimpinan daerah, kata dia, BPBD juga melaporkan jumlah bencana ini ke Provinsi Bali untuk sekiranya dibantu dalam perbaikan. Biasanya dari Provinsi tiap tahun mendapat anggaran untuk perbaikan akibat bencana alam sekitar Rp. 100 juta.
“Biasanya kita juga dapat bantuan dari Provinsi sebesar ratusan juta. Karena mereka di provinsi juga seleksi untuk yang prioritas,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana mengatakan, rapat koordinasi ini digelar untuk membahas bagaimana solusi menangani bencana alam yang terjadi di Tabanan sebanyak 72 titik pasca diguyur hujan deras selama dua hari. Terlebih lagi di tengah kondisi ini, anggaran diakui memang sedang terbatas.
“BPBD saat ini hanya memiliki anggaran untuk perbaikan akibat bencana Rp. 250 juta. Sedangkan persoalan penanganan bencana harus membutuhkan dana besar karena terjadi di 72 titik dan masih bisa berkembang,” ungkapnya.
Wastana melanjutkan, pihaknya tetap mendorong dan menyarankan agar tetap berkoodinasi dengan pimpinan daerah bagaimana solusi untuk menangani ini. “Sangat perlu dilakukan koordinasi bersama pemegang kebijakan mungkin ada program yang belum atau masih tertunda, kita bawa dan alihkan kedalam penanganan kebencanaan ini,” sarannya.
Dia juga mengajak seluruh masyarakat agar bersama-sama mengantisipasi timbulnya bencana dikemudian hari, dengan bergotong royong membersihkan lingkungan. Sebab, selama ini pihaknya masih menemukan sampah yang begitu banyak di aliran sungai dan lainnya sehingga menyebabkan air tersumbat dan kemudian meluap.
“Seperti kita temukan ke lapangan masih ada yang buang kasur dan tempat tidur ke sungai, sehingga menyebabkan aliran air tersumbat sehingga kami minta masyarakat seluruhnya menjaga lingkungan masing-masing. Kita harus mengingatkan satu sama lain,” imbaunya.