Kinerja Pemkab Tabanan terus disorot DPRD Tabanan. Kali ini, para wakil rakyat tersebut mengkritisi membludaknya tenaga kontrak di Tabanan. Jumlahnya mencapai 753 orang. Yang disesalkan, dari jumlah itu, hanya sedikit yang bertugas sebagai guru. Kritikan itu dilontarkan anggota Komisi IV DPRD Tabanan Gede Purnawan.
Politisi PDIP asal Pupuan ini menjelaskan, dari total tenaga kontrak yang diangkat, hanya beberapa gelintir yang ditempatkan sebagai guru. Kebanyakan ditempatkan di bagian administrasi pada sejumlah SKPD yang sudah overload. “Pengangkatan tenaga kontrak memang wewenang Bupati. Tapi, idealnya harus memperhatikan manfaat dan kebutuhan yang ada,” kritik Purnawan.
Menurutnya, saat ini banyak daerah terpencil yang kekurangan guru. Dia mencontohkan. Kecamatan Pupuan yang minim guru negeri dan kontrak. Ada juga Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg serta Baturiti. Di beberapa kecamatan ini kebanyakan hanya diisi oleh tenaga guru pengabdi yang honornya pas-pasan. “Kenapa tidak diprioritaskan mengangkat tenaga kontrak guru. Ini lebih bermanfaat,” tegasnya. Purnawan mencontohan, SDN 3 Munduk Temu, Pupuan yang hanya diisi satu guru PNS, itupun menjabat Kepala sekolah. Sisanya, justru tenaga pengabdi. Kondisi ini, menurutnya, akan
berdampak pada kualitas pendidikan di daerah. Padahal, di beberapa sekolah di kota, jumlah guru masih membeludak. Kata Purnawan, pihaknya banyak mendapat laporan adanya kelebihan guru di wilayah kota. Bahkan, ada yang kebingungan mencari jam mengajar.
Sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, Purnawan berharap, Pemkab bisa memperhatikan kebutuhan riil dalam pengangkatan tenaga kontrak. Apalagi, anggaran yang dibutuhkan lumayan besar. Jika dihitung, setiap bulannya Pemkab harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 527,1 juta untuk honor tenaga kontrak. Jumlah ini kata Purnawan adalah angka yang cukup besar. Padahal, kinerja para tenaga kontrak administrasi itu masih diragukan. Sebab, jumlah pegawai di SKPD banyak yang sudah overload, terutama bagian administrasi.” Kenapa tidak dialokasikan saja untuk mengangkat guru kontrak,” kritiknya lagi.
Purnawan menegaskan. jika pemerataan tenaga guru tak segera diatasi, dikhawatirkan berdampak pada kualitas pendidikan di Tabanan. Sebab, proses belajar mengajar terjadi ketimpangan antara kota dan pedesaan.
Sudah Cukup Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan Wayan Adnyana membantah terjadi kekurangan guru. Menurutnya, jumlah guru di Tabanan sudah dirasakan cukup, totalnya mencapai 5.000 orang dan tenaga kontrak sekitar 2.000 orang. Dari jumlah ini katanya, diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik. Terkait pengangkatan tenaga guru kontrak, kata Adnyana juga diperlukan komitmen bersama, terutama dari pimpinan di Pemkab. “Jumlah guru sudah cukup, hanya diperlukan komitmen bersama dengan pimpinan Pemkab untuk melakukan pemerataan,” katanya baru-baru ini.