Persoalan dunia pendidikan tidak kunjung selesai. Meski dana yang digelontorkan pemerintah semakin besar, namun persoalan tetap saja terjadi. Berbagai persoalan seperti sarana prasarana yang minim, maupun keberadaan guru yang kurang dan tidak merata tetap saja terjadi. Hal inilah menjadi sorotan Dewan Tabanan saat melakukan dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan Tabanan.
Tabanan – Kritikan tajam dilontarkan Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi saat memimpin rapat kerja antara Komisi IV DPRD Tabanan dengan Dinas Pendidikan Tabanan dan stake holder lainnya. Menurut Boping, pihaknya mendapat banyak pengaduan terkait minimnya tenaga guru, terutama di wilayah terpencil, seperti Pupuan, Selemadeg dan Baturiti. Yang lebih memprihatinkan, kebanyakan guru di sekolah-sekolah tersebut bukan PNS, tetapi tenaga pengabdi yang dibayar minim.
“Banyak guru yang belum PNS dan statusnya hanya mengabdi, penyebarannya juga belum merata. Bahkan satu sekolah guru PNS nya hanya satu. Ini sangat memprihatinkan,” kritik. Boping.
Menurut dia, idealnya penyebaran guru menjadi program prioritas pada Dinas Pendidikan Tabanan. Yang memprihatinkan lagi, banyak guru yang statusnya hanya pengabdi dengan honor pas-pasan. Padahal, jam kerjanya mirip dengan guru PNS. Boping mendesak Dinas Pendidikan Tabanan, pemerataan guru bisa dirampungkan tahun ini. Disdik juga diberikan peluang mengangkat 50 guru kontrak untuk mendukung penambahan tenaga pendidik. “Kami siap mengawal anggaran untuk tenaga kontrak tersebut,” katanya yang juga menyentil banyak sekolah yang rusak.
Kritikan juga muncul dari anggota Komisi IV Made Yasa. Politisi Demokrat ini mempertanyakan data bangunan sekolah yang dikirimkan Dinas Pendidikan ke Dirjen di Jakarta. “Saat kami audiensi ke Jakarta, Dirjen menegaskan mudah-mudahan data yang dikirim Dinas Pendidikan Tabanan benar-benar valid. Ini kan aneh,” ketusnya.
Anggota Dewan lainnya I Gede Purnawan justru mempertanyakan keinginan Dinas Pendidikan yang akan membuat SMP Negeri 6 Pupuan menjadi sekolah definitif. Sementara Made Dirga mempertanyakan banyaknya sekolah yang memiliki tanggungan utang anggaran. “Kasihan sekolah yang berutang, ini harus kita pikirkan bersama,” ajak Ketua Fraksi PDIP ini.
Kadisdik Tabanan I Wayan Adnyana membantah terjadi kekurangan guru. Menurutnya, jumlah guru di Tabanan sudah dirasakan cukup, totalnya mencapai 5.000 orang dan tenaga kontrak sekitar 2000 orang. Dari jumlah ini katanya, diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik. “Kita sudah sepakat bersama DPRD, pemerataan guru akan dijadikan prioritas,” tegasnya.
