Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan

DPRD Sepakati Ranperda 

Perubahan APBD Tabanan Tahun 2013

Tiga fraksi di DPRD Tabanan menyepakati Rancangan Peraturan  Daerah (Ranperda) Perubahan APBD tahun 2013 diajukan ke Gubernur Bali untuk dievaluasi. Demikian terungkap ketika 27 anggota dewan menggelar sidang paripurna, pada hari Senin tanggal 16 September 2013 di Gedung DPRD Kabupaten Tabanan. Hadir dalam sidang paripurna Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti, Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya dan SKPD di lingkungan Pemkab Tabanan dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran, sikap dan Keputusan DPRD Kabupaten Tabanan. 

Berbagai catatan dilontarkan ketiga fraksi di DPRD Tabanan demi menyempurnakan Ranperda Perubahan APBD Tahun 2013. Diantara Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyatakan, bahwa terkait tentang pendapatan dan belanja daerah yang mengalami defisit anggaran sebesar Rp. 38.089 milyar lebih yang akan ditutupi dari pembiayaan netto SILPA tahun 2012, Ketua Fraksi PDI Perjangan I Made Dirga meminta kepada Bupati dan jajarannya untuk lebih inovatif dan produktif dalam menggali potensi yang ada. “untuk meningkatkan pendapatan daerah” Saya harapkan kepada Bupati dan jajarannya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah “Ungkapnya.”

Terkait tentang pembangunan infrastuktur, Dirga menyatakan apa yang sudah dirancang hendaknya benar-benar dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada sehingga secara kualitas maupun kuantitas pembangunan infrastuktur dapat dipertanggungjawabkan. Dirga juga berharap pembangunan infrastuktur harus didukung dengan penataan drainase yang baik. 

Untuk sektor pendidikan Dirga mengatakan alokasi anggaran untuk yang satu ini lebih besar daripada sektor lainnya untuk mendukung program nasional wajib belajar 12 tahun “kami mengharapkan Pemerintah Kabupaten mempersatukan profesionalisme dari tenaga pendidik, serta penempatan tenaga pendidik harus dilakukan secara merata “harapnya”.

Sementara di sektor pertanian yang menjadi icon Tabanan sebagai Lumbung Beras dan Pangannya Bali harus dijaga dengan membatasi alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan yang saat ini sudah tidak terkendali lagi, oleh sebab itu pemberian izin-izin perumahan harus di perketat dengan kajian yang benar-benar mendalam dan menyeluruh.

Melalui kesempatan tersebut Fraksi PDI Perjuangan menyatakan keprihatinannya atas kasus yang menimpa salah satu pejalan kaki di Tabanan yang menjadi korban. untuk itu Dirga meminta kepada pemerintah agar anggaran untuk perawatan atau perbaikan Drainase dan Trotoar diprioritaskan. Keprihatinan juga diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Demokrat Ketut Yoga Bagi Asmara. Menurutnya indahnya Kota Tabanan penting didukung dengan berbagai perbaikan Infrastuktur, usulnya perbaikan trotoar sehingga tidak memakan korban kembali.

Sementara Fraksi Partai Golkar yang diketuai oleh Ni Made Meliani menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan dalam rancangan APBD perubahan tahun 2013 sebaiknya diarahkan untuk kegiatan sosial yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. ”Saya harapkan kepentingan masyarakat menjadi prioritas dalam meningkatkan pendapatan dalam rancangan perubahan APBD Tahun 2013, Harapnya”.

Panitia khusus (pansus) Tower menghapus rencana induk menara telekomunikasi (RIMT) yang tertuang dalam Ranperda Tower usulan eksekutif. Penghapusan RIMT usulan eksekutif itu terungkap dalam rapat pansus Tower.
Rapat yang juga diikuti langsung Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi dihadiri Ketua Pansus I Gede Suadnya Dharma beserta anggotanya, membahas satu demi satu pasal yang tertuang dalam Ranperda Tower. Yang menarik adanya rencana induk menara telekomunikasi di poin 14 ranperda tersebut dihapus. Karena menurut anggota pansus Tower I Ketut Loka Antara, rencana induk menara telekomunikasi tersebut terhalang RTRW yang belum disahkan. Selain itu RIMT juga bertentangan dengan SKB tiga menteri.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Tabanan I K Suryadi yang konsen mengawal ranperda Tower ini. "RIMT sepakat kita hapus, karena roh dari perda Tower adalah tidak adanya monopoli," tandas Suryadi.
Boping begitu kerap ia disapa menginginkan Ranperda Tower ini benar-benar menjadi Perda yang patuh dengan peraturan perundangan yang ada."Artinya perda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada,"jelasnya.
Usulan dan saran tersebut kemudian diterima oleh Ketua Pansus Tower I Gede Suadnyadharma. Yang kemudian diputuskan untuk menghapus RIMT dari Ranperda Tower. "Kami sepakat menghapus rencana induk menara telekomunikasi sesuai dengan usulan Ranperda dari eksekutif," tandasnya.
Sejauh ini hal-hal penting lainnya akan dibahas dalam rapat kerja dengan pihak eksekutif mendatang. "Kami matangkan dulu pembahasan ranperda tower di tingkat pansus, setelah hasil yang kami sepakati baru dibahas kembali dalam rapat kerja dengan eksekutif," tandasnya. Selain masalah RIMT, masalah ketinggian bangunan tower juga menjadi sorotan pansus. "Ketinggian tower harus dibatasi sehingga tower yang dibangun tidak mendapat masalah di kemudian hari," tandasnya. 

Rencana kenaikan harga tiket masuk ke daerah tujuan wisata (DTW) Tanah Lot dikhawatirkan berimbas anjloknya kunjungan wisatawan. Merosotnya kunjungan wisatawan tersebut diperkirakan sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan Manajer Operasional DTW Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Tabanan.

Dijelaskan, berdasarkan pengalaman tahun 2005 lalu, saat adanya kenaikan tarif masuk, kunjungan wisatawan merosot dalam setahun. Terkait hal itu, adanya rencana kenaikan tarif yang mencapai 200 persen mulai 1 April 2011 mendatang, diprediksi akan ada penuruan kunjungan lebih kurang setahun. Pihaknya juga tidak berani menargetkan kunjungan seperti tahun 2011 yang mencapai 2,3 juta. "Kami perkirakan kunjungan tahun 2012 sekitar 1,75 juta orang wisatwan, turun sekitar 25 persen. Mudah-mudahan itu tidak terjadi," kata Toya di hadapan anggota dewan.
Toya menambahkan, meski ada perkiraan penurunan pengunjung, namun dia memprediksi ada peningkatan pendapatan sekitar 52 persen dari sebelumnya Rp 12,456 miliar menjadi Rp 18>929 miliar. Terkait tarif baru, pihaknya berkomitmen memperbaiki seluruh infrastruktur dan pelayanan bagi wisatawan. Salah satunya, penataan 400 kios yang ada. Selain itu, ada rencana program promosi lewat even budaya untuk menambah daya tarik wisatawan. "Kita berharap waktu berkunjung wisatawan lebih lama," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Ketut Loka Antara menyayangkan prediksi turunnya kunjungan wisatawan tersebut. Kekhawatiran itu sempat dilontarkan dalam rapat Pansus di DPRD Tabanan karena rencana kenaikan tarif yang mencapai 200 persen khusus untuk wisatawan asing. "Sejak awal saya khawatir kunjungan akan menurun kalau kenaikan tarif sebesar itu. Mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak terbukti," katanya.
Dia menilai idealnya kenaikan tarif sekitar 30 persen. Kenaikan 200 persen dinilai terlalu tinggi karena memberi dampak yang sangat besar. Sementara Ketua Komisi III, I Made Ekadana mengharapkan agar pihak manajemen melakukan perbaikan dengan berbagai sector, terkait rencana kenaikan tarif mulai April mendatang. Dikatakan, perlu perbaikan infrastruktur serta sarana prasarana lainnya di Tanah Lot agar wisatawan betah berkunjung ke Tanah Lot. Dia juga berharap agar manajemen melakukan langkah terobosan guna memperbaiki kondisi yang ada. Dia pun meminta manajemen secara kontinyu mensosialisasikan hal tersebut kepada para stake holder, sehingga bisa dimaklumi.
Terlepas dari persoalan tarif, persoalan pengelolaan DTW Tanah Lot ternyata belum sepenuhnya berjalan normal. Pasalnya sebagian warga Beraban menolak perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan Desa Pakraman Beraban yang berdurasi 15 tahun. Mereka pun menolak SK Bupati terkait pengelolaan selama 15 tahun dan meminta dilakukan revisi.
Penolakan tersebut ditunjukkan dengan memasang spanduk di setiap banjar di Beraban. Kontrak jangka panjang tersebut dinilai melemahkan Desa Pakraman Beraban,