Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan

Kinerja Pemkab Tabanan terus disorot DPRD Tabanan. Kali ini, para wakil rakyat tersebut mengkritisi membludaknya tenaga kontrak di Tabanan. Jumlahnya mencapai 753 orang. Yang disesalkan, dari jumlah itu, hanya sedikit yang bertugas sebagai guru. Kritikan itu dilontarkan anggota Komisi IV DPRD Tabanan Gede Purnawan.
 
Politisi PDIP asal Pupuan ini menjelaskan, dari total tenaga kontrak yang diangkat, hanya beberapa gelintir yang ditempatkan sebagai guru. Kebanyakan ditempatkan di bagian administrasi pada sejumlah SKPD yang sudah overload. "Pengangkatan tenaga kontrak memang wewenang Bupati. Tapi, idealnya harus memperhatikan manfaat dan kebutuhan yang ada," kritik Purnawan.
Menurutnya, saat ini banyak daerah terpencil yang kekurangan guru. Dia mencontohkan. Kecamatan Pupuan yang minim guru negeri dan kontrak. Ada juga Kecamatan Selemadeg Barat dan Selemadeg serta Baturiti. Di beberapa kecamatan ini kebanyakan hanya diisi oleh tenaga guru pengabdi yang honornya pas-pasan. "Kenapa tidak diprioritaskan mengangkat tenaga kontrak guru. Ini lebih bermanfaat," tegasnya. Purnawan mencontohan, SDN 3 Munduk Temu, Pupuan yang hanya diisi satu guru PNS, itupun menjabat Kepala sekolah. Sisanya, justru tenaga pengabdi. Kondisi ini, menurutnya, akan
berdampak pada kualitas pendidikan di daerah. Padahal, di beberapa sekolah di kota, jumlah guru masih membeludak. Kata Purnawan,  pihaknya banyak mendapat laporan adanya kelebihan guru di wilayah kota. Bahkan, ada yang kebingungan mencari jam mengajar.
Sebagai Komisi yang membidangi pendidikan, Purnawan berharap, Pemkab bisa memperhatikan kebutuhan riil dalam pengangkatan tenaga kontrak. Apalagi, anggaran yang dibutuhkan lumayan besar. Jika dihitung, setiap bulannya Pemkab harus mengeluarkan anggaran sekitar Rp 527,1 juta untuk honor tenaga kontrak. Jumlah ini kata Purnawan adalah angka yang cukup besar. Padahal, kinerja para tenaga kontrak administrasi itu masih diragukan. Sebab, jumlah pegawai di SKPD banyak yang sudah overload, terutama bagian administrasi." Kenapa tidak dialokasikan saja untuk mengangkat guru kontrak," kritiknya lagi.
Purnawan menegaskan. jika pemerataan tenaga guru tak segera diatasi, dikhawatirkan berdampak pada kualitas pendidikan di Tabanan. Sebab, proses belajar mengajar terjadi ketimpangan antara kota dan pedesaan.

Sudah Cukup Kadis Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tabanan Wayan Adnyana membantah terjadi kekurangan guru. Menurutnya, jumlah guru di Tabanan sudah dirasakan cukup, totalnya mencapai 5.000 orang dan tenaga kontrak sekitar 2.000 orang. Dari jumlah ini katanya, diperlukan komitmen bersama untuk melakukan pemerataan tenaga pendidik. Terkait pengangkatan tenaga guru kontrak, kata Adnyana juga diperlukan komitmen bersama, terutama dari pimpinan di Pemkab. "Jumlah guru sudah cukup, hanya diperlukan komitmen bersama dengan pimpinan Pemkab untuk melakukan pemerataan," katanya baru-baru ini.

Panitia khusus (pansus) Tower menghapus rencana induk menara telekomunikasi (RIMT) yang tertuang dalam Ranperda Tower usulan eksekutif. Penghapusan RIMT usulan eksekutif itu terungkap dalam rapat pansus Tower.
Rapat yang juga diikuti langsung Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi dihadiri Ketua Pansus I Gede Suadnya Dharma beserta anggotanya, membahas satu demi satu pasal yang tertuang dalam Ranperda Tower. Yang menarik adanya rencana induk menara telekomunikasi di poin 14 ranperda tersebut dihapus. Karena menurut anggota pansus Tower I Ketut Loka Antara, rencana induk menara telekomunikasi tersebut terhalang RTRW yang belum disahkan. Selain itu RIMT juga bertentangan dengan SKB tiga menteri.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Tabanan I K Suryadi yang konsen mengawal ranperda Tower ini. "RIMT sepakat kita hapus, karena roh dari perda Tower adalah tidak adanya monopoli," tandas Suryadi.
Boping begitu kerap ia disapa menginginkan Ranperda Tower ini benar-benar menjadi Perda yang patuh dengan peraturan perundangan yang ada."Artinya perda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada,"jelasnya.
Usulan dan saran tersebut kemudian diterima oleh Ketua Pansus Tower I Gede Suadnyadharma. Yang kemudian diputuskan untuk menghapus RIMT dari Ranperda Tower. "Kami sepakat menghapus rencana induk menara telekomunikasi sesuai dengan usulan Ranperda dari eksekutif," tandasnya.
Sejauh ini hal-hal penting lainnya akan dibahas dalam rapat kerja dengan pihak eksekutif mendatang. "Kami matangkan dulu pembahasan ranperda tower di tingkat pansus, setelah hasil yang kami sepakati baru dibahas kembali dalam rapat kerja dengan eksekutif," tandasnya. Selain masalah RIMT, masalah ketinggian bangunan tower juga menjadi sorotan pansus. "Ketinggian tower harus dibatasi sehingga tower yang dibangun tidak mendapat masalah di kemudian hari," tandasnya. 

Banyaknya proyek jalan yang amburadul dan tidak sesuai bestek, membuat kalangan Dewan Tabanan geram. Terkait hal tersebut, Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi segera memanggil Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) dan juga mengusut para rekanan yang menggarap proyek yang dinilai amburadul dan tidak sesuai bestek tersebut.

"Saya akan segera memanggil Kadis PU untuk mengusut para rekanan yang nakal," kata Boping.
Dikatakan, pengerjaan proyek tersebut menghabiskan dana sangat besar. Apalagi banyak dana pengerjaan jalan tersebut merupakan dana pusat atau pun propinsi, karena dana yang dimiliki Pemkab Tabanan terbatas. Boping menjelaskan, jeleknya kualitas proyek dipicu banyak faktor. Salah satunya, indikasi bocornya anggaran ke oknum-oknum tertentu. Akibatnya, rakyat yang menjadi korban. Tidak salah banyak warga yang mengeluh dengan kualitas proyek yang ada di wilayahnya. "Tidak salah warga mengancam demo karena tidak puas dengan pengerjaan jalan hotmix itu," katanya.

Menurut Boping, pihaknya sudah mengantongi data proyek aspal hotmix yang tersebar di 10 kecamatan. Harus ada langkah terpadu untuk menilai para kontraktor yang mengerjakan proyek di Tabanan. Harapanhya, tidak ada lagi pengerjaan proyek yang tidak benar dan ada 'perselingkuhan' antar pengusaha dengan penguasa. Karena itu, dia sepakat seluruh kontraktor nakal diblacklist alias dilarang ikut tender lagi.
Saat ini, lanjut Boping, jajaran DPRD serius memberikan anggaran bagi pembangunan infrastruktur, terutama jalan raya. Sebab, warga sangat membutuhkan perbaikan jalan yang sudah rusak parah. Karena itu, DPRD menyetujui penggunaan anggaran yang cukup besar bagi proyek jalan. "Tapi kalau kualitas pengerjaanya amburadul, ini yang mengecewakan," imbuhnya.
Menurut Boping, banyak pekerjaan proyek yang dicurigai tidak sesuai kontraknya. Karena itu, klarifikasi dari Dinas PU Tabanan sangat dibutuhkan. Pemanggilan ini akan dijadwalkan setelah DFRD menggelar pembahasan rancangan Perda Tower bersama Pemkab Tabanan. Idealnya, kata Boping, proyek jalan hotmix bisa bertahan hingga 8 tahun. Namun, ketika kualitas pengerjaanya amburadul, dalam dua minggu langsung rusak digerus hujan.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Tabanan Gede Suadnya Darma juga menyayangkan buruknya pengerjaan aspal jalan tersebut. Padahal dana yang digunakan sangat besar. Yang mengecewakan lagi, Tabanan sendiri belum mampu membiayai perbaikan jalan akibat minimnya anggaran. "Selama ini kita selalu berharap ada bantuan dari propinsi atau pusat," tegasnya.
Ketika pengerjaannya kurang bagus, kata dia, masyarakat yang jadi korban. Dia berharap Dinas PU maupun Inspektorat turun melakukan pengawasan, sehingga tidak ada lagi kontraktor nakal dalam pengerjaan proyek.