Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tabanan

Panitia khusus (pansus) Tower menghapus rencana induk menara telekomunikasi (RIMT) yang tertuang dalam Ranperda Tower usulan eksekutif. Penghapusan RIMT usulan eksekutif itu terungkap dalam rapat pansus Tower.
Rapat yang juga diikuti langsung Ketua DPRD Tabanan I Ketut Suryadi dihadiri Ketua Pansus I Gede Suadnya Dharma beserta anggotanya, membahas satu demi satu pasal yang tertuang dalam Ranperda Tower. Yang menarik adanya rencana induk menara telekomunikasi di poin 14 ranperda tersebut dihapus. Karena menurut anggota pansus Tower I Ketut Loka Antara, rencana induk menara telekomunikasi tersebut terhalang RTRW yang belum disahkan. Selain itu RIMT juga bertentangan dengan SKB tiga menteri.
Hal senada juga diutarakan oleh Ketua DPRD Tabanan I K Suryadi yang konsen mengawal ranperda Tower ini. "RIMT sepakat kita hapus, karena roh dari perda Tower adalah tidak adanya monopoli," tandas Suryadi.
Boping begitu kerap ia disapa menginginkan Ranperda Tower ini benar-benar menjadi Perda yang patuh dengan peraturan perundangan yang ada."Artinya perda ini tidak bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada,"jelasnya.
Usulan dan saran tersebut kemudian diterima oleh Ketua Pansus Tower I Gede Suadnyadharma. Yang kemudian diputuskan untuk menghapus RIMT dari Ranperda Tower. "Kami sepakat menghapus rencana induk menara telekomunikasi sesuai dengan usulan Ranperda dari eksekutif," tandasnya.
Sejauh ini hal-hal penting lainnya akan dibahas dalam rapat kerja dengan pihak eksekutif mendatang. "Kami matangkan dulu pembahasan ranperda tower di tingkat pansus, setelah hasil yang kami sepakati baru dibahas kembali dalam rapat kerja dengan eksekutif," tandasnya. Selain masalah RIMT, masalah ketinggian bangunan tower juga menjadi sorotan pansus. "Ketinggian tower harus dibatasi sehingga tower yang dibangun tidak mendapat masalah di kemudian hari," tandasnya. 

Rencana kenaikan harga tiket masuk ke daerah tujuan wisata (DTW) Tanah Lot dikhawatirkan berimbas anjloknya kunjungan wisatawan. Merosotnya kunjungan wisatawan tersebut diperkirakan sekitar 25 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut diungkapkan Manajer Operasional DTW Tanah Lot I Ketut Toya Adnyana saat menerima kunjungan Komisi III DPRD Tabanan.

Dijelaskan, berdasarkan pengalaman tahun 2005 lalu, saat adanya kenaikan tarif masuk, kunjungan wisatawan merosot dalam setahun. Terkait hal itu, adanya rencana kenaikan tarif yang mencapai 200 persen mulai 1 April 2011 mendatang, diprediksi akan ada penuruan kunjungan lebih kurang setahun. Pihaknya juga tidak berani menargetkan kunjungan seperti tahun 2011 yang mencapai 2,3 juta. "Kami perkirakan kunjungan tahun 2012 sekitar 1,75 juta orang wisatwan, turun sekitar 25 persen. Mudah-mudahan itu tidak terjadi," kata Toya di hadapan anggota dewan.
Toya menambahkan, meski ada perkiraan penurunan pengunjung, namun dia memprediksi ada peningkatan pendapatan sekitar 52 persen dari sebelumnya Rp 12,456 miliar menjadi Rp 18>929 miliar. Terkait tarif baru, pihaknya berkomitmen memperbaiki seluruh infrastruktur dan pelayanan bagi wisatawan. Salah satunya, penataan 400 kios yang ada. Selain itu, ada rencana program promosi lewat even budaya untuk menambah daya tarik wisatawan. "Kita berharap waktu berkunjung wisatawan lebih lama," imbuhnya.
Sementara itu, anggota Komisi III Ketut Loka Antara menyayangkan prediksi turunnya kunjungan wisatawan tersebut. Kekhawatiran itu sempat dilontarkan dalam rapat Pansus di DPRD Tabanan karena rencana kenaikan tarif yang mencapai 200 persen khusus untuk wisatawan asing. "Sejak awal saya khawatir kunjungan akan menurun kalau kenaikan tarif sebesar itu. Mudah-mudahan kekhawatiran saya tidak terbukti," katanya.
Dia menilai idealnya kenaikan tarif sekitar 30 persen. Kenaikan 200 persen dinilai terlalu tinggi karena memberi dampak yang sangat besar. Sementara Ketua Komisi III, I Made Ekadana mengharapkan agar pihak manajemen melakukan perbaikan dengan berbagai sector, terkait rencana kenaikan tarif mulai April mendatang. Dikatakan, perlu perbaikan infrastruktur serta sarana prasarana lainnya di Tanah Lot agar wisatawan betah berkunjung ke Tanah Lot. Dia juga berharap agar manajemen melakukan langkah terobosan guna memperbaiki kondisi yang ada. Dia pun meminta manajemen secara kontinyu mensosialisasikan hal tersebut kepada para stake holder, sehingga bisa dimaklumi.
Terlepas dari persoalan tarif, persoalan pengelolaan DTW Tanah Lot ternyata belum sepenuhnya berjalan normal. Pasalnya sebagian warga Beraban menolak perjanjian kerjasama antara Pemkab dengan Desa Pakraman Beraban yang berdurasi 15 tahun. Mereka pun menolak SK Bupati terkait pengelolaan selama 15 tahun dan meminta dilakukan revisi.
Penolakan tersebut ditunjukkan dengan memasang spanduk di setiap banjar di Beraban. Kontrak jangka panjang tersebut dinilai melemahkan Desa Pakraman Beraban,

Sebagai pejabat pengontrol, DPRD Tabanan memiliki catatan khusus bagi Pemkab Tabanan selama tahun 2011 ini. Hasil evaluasinya, Pemkab diminta tak loyo dalam melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan tahun 2012. Sebab, lemahnya kinerja Pemkab berdampak pada turunnya kredibilitas di mata publik.

Ketua DPRD Tabanan Ketut Suryadi menegaskan, hasil evaluasi setahun ini, Pemkab kerap kali tidak tegas ketika membuat kebijakan. Bahkan, sebuah keputusan yang sudah ditetapkan dengan matang, dengan mudah diubah dalam waktu singkat. Dia mencontohkan, kasus pembagian retribusi objek wisata Tanah Lot. Semula, Pemkab memutuskan pembagian retribusi dengan adat Beraban 60 berbanding 40 persen. Begitu ada ancaman demo, dalam hitungan hari, keputusan itu dirombak total. Bahkan, Pemkab terpaksa mengalah dengan mengurangi jatahnya sebanyak 2 persen. "Seharusnya, Pemkab bisa kokoh dan tidak loyo ketika melaksanakan kebijakan. Ini menjadi perseden buruk bagi pemerintahan," kritiknya di kantor DPRD.

Foto Ketut Suryadi : "Semula, Pemkab memutuskan pembagian retribusi dengan adat Beraban 60 berbanding 40 persen. Begitu ada ancaman demo, dalam hitungan hari, keputusan itu dirombak total. Bahkan, Pemkab terpaksa mengalah dengan mengurangi jatahnya sebanyak 2 persen. Seharusnya, Pemkab bisa kokoh dan tidak loyo ketika melaksanakan kebijakan. Ini menjadi perseden ouruk bagi pemerintahan."

Menurut Suryadi, lemahnya kekuatan Pemkab ini tidak semata-mata karena kesalahan Bupati sebagai pimpinan tertinggi. Justru kata dia, Bupati yang menjadi korban dari tak kokohnya kinerja jajaran Pemkab. Sebab, Bupati tidak bekerja sendirian dalam menjalankan tugas, melainkan ada pejabat struktural yang ada di bawahnya. Struktur yang tidak kokoh ini kerap kali membuat pemkab lemah dalam menjalankan kebijakan. "Kami melihat adanya struktur yang lemah, sehingga masukan yang diterima oleh Bupati juga tidak kokoh," tegas pria yang akrab dipanggil Boping ini. Karena kurang kokoh, sejumlah kebijakan akhirnya terkesan hanya mengikuti unsur politis, tanpa mempertimbangkan sistem administrasi dan dasar yuridis.

Bimbingan Teknis
Karena itu, Boping mengusulkan adanya bimbingan teknis atau diklat eselon bagi pejabat yang akan menduduki posisi strategis di pemkab. Sehingga, pemkab benar-benar kokoh ketika menjalankan kebijakan. "Jangan sampai ada kata Pemkab yang mengalah dengan kebijakan," kritiknya lagi. Selain loyo, struktur di Pemkab juga dinilai kurang komunikatif. Akibatnya, banyak agenda yang kerap kali tertunda secara mendadak. Harapannya, di tahun 2012 mendatang, Pemkab bisa tegas dan kuat dalam menjalankan kebijakan yang sudah diputuskan.
Ketut Suryadi
Selain memberi masukan pemkab, Boping menegaskan, selama tahun 2011, pihaknya berhasil merampungkan 30 perda. Rinciannya, 24 perda pajak dan retribusi, sisanya perda non retribusi. Dari jumlah ini, masih ada 7 rancangan perda lagi yang terpaksa ditunda. Pemicunya, ada sejumlah aturan yang mengganjal pembahasan rancangan perda tersebut.